Konflik Korea Utara-Korea
Selatan Dan Pengaruhnya Terhadap Pertahanan Keamanan di Asia Timur
(Program Mata Kuliah
Hubungan Internasional Asia Pasifik)
Fakultas : Ilmu Politik (IP)
Jurusan
:
Hubungan Internasional (HI)
Bab.I.
Pendahuluan
1. Latar
Belakang
Korea Utara dan Korea
Selatan memiliki sejarah hitam dalam masa perjuangan mereka menuju kemerdekaan
kedua negara. Daratan Korea atau Choson[1]
pada awalnya merupakan satu kawasan yang tidak terpisahkan, dan merupakan satu
kerajaan yang dipimpin oleh dinasti Yi. Pada tahun 1910 daratan Korea dijajah
oleh Jepang sampai pada tahun 1945, setelah Jepang mengakui kekalahannya dari
Amerika Serikat akibat Perang Dunia-II, maka daratan Korea pun terbagi menjadi
dua wilayah yaitu Korea Selatan dan Korea Utara. Korea Selatan diduduki oleh
Amerika Serikat yang berideologi Kapitalis-Liberalis dan Korea Utara diduduki
oleh Uni Soviet yang berideologi Sosialis-Komunis hingga kedua negara meraih
kemerdekaannya pada tahun 1948. Korea Utara meraih kemerdekaannya dari Uni
Soviet pada 1 Mei 1948 dan Korea Selatan pada 15 Agustus 1948.
1. 1.
Konflik Korea Utara-Korea Selatan
Konflik antara Korea Utara
dan Korea Selatan juga merupakan konflik antara kepentingan politik antara
negara Super Power (Blok Timur dan
Blok Barat) atau konflik ideologi setelah berakhirnya perang Dunia-II.
Pada masa penjajahan
Jepang di Korea, sebagian besar rakyat Korea melarikan diri ke kawasan Cina utara dan Rusia,
rakyat korea yang berada di Cina dan Rusia mulai mendirikan
organisasi-organisasi dan gerakan-gerakan untuk melawan penjajahan Jepang, maka
pada bulan September 1919 gerakan
perjuangan kemerdekaan tersebut berhasil mendirikan pemerintahan sementara yang
berbasis di Shanghai, Cina. Pemerintahan sementara itu menegakkan ideologi baru
untuk mendirikan suatu negara yang memakai sistem republik demokrasi sebagai
penganti sistem kerajaan.
Dipengaruhi oleh revolusi
Rusia (1917), di Korea mulai muncul idiologi sosialisme. Kemunculan
ideologi sosialisme ini membuat gerakan
perjuangan kemerdekaan Korea terpecah menjadi dua kubu, left wing dalam bahasa Korea disebut
dja ik yang berideologi sosialisme
dan right wing yang disebut woo ik yang berideologi liberal. Perbedaan ideologi
tersebut berlanjut sampai Perang Dunia ke–II berlangsung dan Jepang mengakui
kekalahannya terhadap AS dan sekutunya. Meskipun adanya perbedaan ideologi diantara
rakyat Korea, tetapi tidak menyulutkan semangat perjuangan rakyat Korea untuk
kemerdekaan negara mereka.
Usaha untuk menyatukan
kembali kedua Korea muncul dari Korea Utara yang mengklaim bahwa Korea Selatan
merupakan bagian dari Korea Utara, sehingga pada tahun 1950 Korea Utara melakukan
seranggan terhadap Korea Selatan dan menyebabkan perang terbuka yang melibatkan
militer Rusia dan Cina yang didukung peralatan perang yang lengkap dan Korea
Selatan yang mendapat dukungan dari Amerika Serikat. Perang terbuka tersebut menyebabkan
korban jiwa yang berjatuhan dari kedua belah pihak, menurut estimasi angka dari
Cristine Locher[2], bahwa 50.000 tentara
Amerika Serikat, 900.000 tentara Cina dan 520.000 tentara Korea Utara tewas dalam perang terbuka antara kedua negara.
Perang terbuka Korea Utara-Korea Selatan berakhir pada tahun 1953, yang
mencapai persetujuan perundingan genjata-senjata antara Korea Utara-Korea
Selatan yang melibatkan Amerika Serikat, Uni Soviet, Cina, Jepang dibawah
pengawasan PBB yang dikenal dengan Korean
Treaty/Perjanjian Korea untuk menghentikan peperangan, tetapi Korea Selatan
menolak untuk menandatangani perjanjian tersebut dengan alasan-alasan tertentu
namun tetap menghormati isi dari perjanjian tersebut.
1 .2.
Pasca Perang Dingin
Setelah runtuhnya Uni Soviet dan berakhirnya Perang Dingin, AS muncul
sebagai satu-satunya negara super power
didunia, namun kemunculan AS sebagai superpower
didunia belum tentu menjamin stabilitas keamanan dunia pada waktu itu, justru
sebaliknya semakin terjadinya instabilitas dalam perpolitikan dunia dengan
banyaknya persaingan antara negara-negara didunia, sengketa
etnik, persaingan dalam memberi pengaruh, perlombaan dalam penguasaan senjata
maupun perlombaan dalam penjualan senjata termasuk pengembangan senjata nuklir.
Kawasan Asia merupakan potensi yang
besar terjadinya konflik antar negara, khususnya di Asia timur antara Korea
Utara dan Korea Selatan.
Korea Utara yang semula menjalin hubungan erat dengan Uni Soviet (Rusia) dan
Cina sebagai sekutu dalam menghadapi AS mengalami perubahan. Pasca perang
dingin Cina lebih memfokuskan diri pada pertumbuhan ekonomi negara mereka dan
menjalin hubungan yang erat dengan negara-negara kapitalis dan AS, dan
menghapus kerjasama perdagangannya dengan Korea Utara serta pasokan energinya
terhadap Korea Utara, begitupula dengan Rusia setelah runtuhnya Uni Soviet dan
mengalami perpecahan dalam negaranya maka seperti halnya dengan Cina, Rusia pun lebih memfokuskan pada pembangunan
perekonomian mereka pasca runtuhnya Uni Soviet dan menjalin hubungan yang baik
dengan AS dan negara-negara kapitalis didunia.
Dengan munculnya AS sebagai negara super power satu-satunya didunia, maka
Korea Utara megangap bahwa AS merupakan ancaman bagi Korea Utara sehingga pada dekade tahun 1980-an Korea Utara mulai
mengembangkan reaktor nuklir sebagai penganti energi alternatif dan membuat
senjata nuklir untuk memperkuat partahanan militer menghadapi ancaman dari luar
khususnya Korea Selatan yang didukung oleh AS. Masa-masa krisis muncul ditahun
1990-1994, Pada tahun 1995 Korea Utara telah
menyetujui untuk mengganti reaktor-reaktor nuklir model lamanya yang diduga
mampu memproduksi senjata nuklir, dengan reaktor nuklir jenis air ringan yang
lebih aman. Dalam pelaksanaan program ini, Amerika Serikat, Jepang dan Korea
Selatan membentuk organisasi pengembangan energi semenanjung Korea (Korean
Peninsula Energy Development Organisation/KEDO).
Tetapi pada tahun 1998 Korea Utara melakukan uji coba nuklirnya dan
berhasil meluncurkan misil pertama mereka yang diberi nama Taepo Dong-1[3],
dimana AS menganggap pengembangan nuklir Korea Utara mengancam stabilitas
keamanan regional dan dunia, segala bentuk tindakan diambil oleh AS untuk
mengisolasikan dan menghentikan program nuklir Korea Utara dengan menjatuhkan
sanksi-sanksi dan menghentikan bantuan-bantuan ekonomi dan kemanusian terhadap
Korea Utara.
Bab. II.Kerangaka Teori
Seperti diketahui bahwa konflik adalah suatu hal
yang sering terjadi didalam kehidupan bermasyarakat didalam hal ini hubungan
dan interaksi antara masyarakat, konflik tumbuh dan berkembang seiring dengan
berkembangnya peradaban manusia itu sendiri. Didalam hubungan internasional
konflik merupakan sesuatu hal yang sering terjadi didalam interaksi
internasional, dan dari konflik-konflik yang terjadi tersebut maka akan
tercapai suatu konsensus dan perubahan-perubahan didalam hubungan internasional
antara negara didunia.
Didalam penulisan ini penulis sengaja memakai teori
yang dikutip dari salah satu artikel di internet yang dianggap penulis sangat
relevan dengan judul dan pokok permasalahan yang akan dibahas oleh penulis
dalam makalah dengan judul “Konflik
Korea Utara-Korea Selatan dan Pengaruhnya Pertahanan Keamanan di Asia Timur”,
teori yang akan digunakan yaitu teori Frustrasi-Agresi.
1.
Teori
Frustasi-Agresi[4]
Menurut
J. Dollard dkk (1939) membuat hipotesis
bahwa: “Agresi selalu merupakan konsekuensi dari frustasi, dan keberadaan
frustasi selama menyebabkan terjadinya tindakan dalam bentuk agresi” (Agression
is always a consequence of frustation, and the existence of frustration
always lead to some form of agression.”
Miller (1941) kemudian
memperhalusnya dengan menggantikan kata “always”
dengan “usually.” Ditinjau dari teori Frustrasi-Agresi,
perang bersumber dari adanya rasa frustasi yang berupa frustrasi terhadap
penguasa, ataupun frustrasi terhadap suatu bangsa lain yang ingin berkuasa di
bidang politik, ekonomi ataupun aspek lainnya.
Menurut
pendekatan Kognitif konflik internasional terjadi karena adanya proses
persepsi yang keliru (misperception) di dalam menanggapi suatu situasi
yang terjadi. Ralph K. White (1970) mengatakan bahwa ada enam hal yang
merupakan mispersepsi yang
seringkali menimbulkan konflik internasional yaitu:
1.
“Diabolical enemy image” (pandangan bahwa musuh jahat seperti setan).
2.
“Vipile self image” (pandangan bahwa diri sendiri jantan).
3.
“Moral self image” (pandangan bahwa diri sendiri adalah moralis)
4.
“Selective in attention” (tidak memperhatikan hal-hal yang bertentangan dengan
keyakinan).
5.
“Absence of empathy” (tidak adanya rasa empati).
6.
“Military over confidence” (keyakinan yang berlebih-lebihan akan kekuatan
militer).
Pandangan
bahwa musuh jahat seperti setan terjadi ketika dua negara dalam keadaan konflik,
negara-negara tersebut akan melihat negara musuhnya dalam bayangan yang serba
negatif. Masing masing negara melihat musuhnya sebagai “agresor” dan negara
tersebut sebagai obyek agresi.
Dalam
menjelaskan pandangan bahwa diri sendiri adalah jantan, White menggunakan kasus
perang Vietnam untuk menunjukkan adanya pandangan tersebut. Pidato-pidato yang
disampaikan oleh para senator di Kongres Amerika Serikat dalam kaitannya
dengan perang Vietnam pada umumnya berisikan pernyataan bah-wa Amerika harus
bersikap jantan, tidak penakut di dalam menghadapi masalah Vietnam. Amerika
harus berani berperang demi menjaga nama baik.
Pandangan
bahwa diri sendiri adalah moralis terjadi ketika negara yang berada dalam konflik dengan
negara lain melihat dirinya sebagai yang benar, dan Tuhan bersama dia. Buat
kebanyakan orang Amerika, segala tindakan Amerika di luar negeri dianggap
benar, karena memperjuangkan hak azasi manusia dan menciptakan perdamaian
dunia. Pikiran yang berkaitan dengan keuntungan bagi Amerika Serikat sendiri
dari tindakannya di luar negeri biasanya tidak begitu terlintas di pikiran
mereka.
Tidak
memperhatikan hal-hal yang bertentangan dengan keyakinan dapat dilihat di da-lam
keadaan konflik orang-orang seringkali tidak mau mengindahkan pendapat dan
atau berita-berita yang bertentangan dengan apa yang dia yakini. Segala
informasi dari negara musuh dianggap tidak benar. Semua pendapat atau berita
yang berasal dari sumber lain yang bertentangan akan dianggap tidak benar dan
diabaikan. Pokoknya yang paling benar hanyalah dirinya sendiri.
Tidak
adanya rasa empati terjadi ketika dalam keadaaan konflik negara yang terlibat tidak
memiliki sama sekali rasa empati terhadap penderitaan yang dirasakan oleh
lawan. Hadirnya rasa empati terhadap penderitaan lawan dianggap suatu
“ketidak jantanan” (ummanly), dan hal ini akan memperlemah keyakinan bahwa
pihak merekalah yang benar, dan lawanlah yang salah.
Keyakinan
yang berlebih-lebihan terhadap kekuatan militer menyebabkan perang antarnegara
yang terjadi ketika masing masing negara merasa yakin akan keampuhan kekuatan
militer yang dimilikinya. Masing masing negara yakin bahwa negaranya pasti
menang di da-lam peperangan. Pikiran yang demikian seringkali hanya merupakan
ilusi.
Disamping
ke-enam hal tersebut di atas, masih ada lagi suatu bentuk kesalahan pandang-an (mispersepsi)
yang dapat menimbulkan konflik internasional, yaitu cara berpikir “hitamputih.”
Cara berpikir ini biasanya hanya melihat sesuatu dari dua kemungkinan “kalau
bu-kan kawan saya, pasti lawan saya” atau ”kalau tidak Amerika, pasti
Rusia.” Cara berpikir demikian seringkali menimbulkan kesalahan di da-lam
melihat sesuatu masalah internasional.
Bab. III.Pembahasan
Konflik Korea Utara-Korea Selatan atau yang lebih dikenal dengan konflik
semanjung Korea merupakan konflik kepentingan atara negara-negara adidaya yang
berbeda sudut pandang dan ideologinya yang ingin memperluas pengaruh dan
dominasinya didunia khususnya di Asia Timur.
Seiring dengan berjalannya waktu dan perubahan-perubahan yang terjadi
didalam percaturan politik internasional, maka konflik Korea Utara-Korea
Selatan mengalami pergeseran atau perubahan dari isu-isu ideologi beralih ke
isu nuklir yang dikembang oleh Korea Utara. Keterlibatan negara-negara besar
dalam penyelesaian konflik Korea Utara sagatlah dibutuhkan, AS dan Cina pun
ikut terlibat dalam proses penyelesaian konflik nuklir Korea Utara.
3.1.Kebijakan
Luar Negeri AS dan Cina Terhadap Program Nuklir Korea Utara
Sikap AS terhadap program nuklir Korea Utara pasca
perang dingin sampai sekarang menentang segala bentuk kebijakan yang diambil
oleh Korea Utara, dan mencari jalan keluar bagi penyelesaian konflik Korea
Utara, usaha-usaha yang dilakukan pemerintah AS yaitu pada tahun 1994 pada masa
pemerintahan Bill Clinton. Kebijakan yang diambil pemerintahan Bill Clinton
pada masa iu mengakui secara de facto
regim Korea Utara dan melakukan negosiasi langsung dengan Pyongyang/Korea Utara
untuk mencari solusi dan jalan keluar bagi konflik Korea Utara. Usaha tersebut
berhasil mencapai solusi dengan ditandatanganinya Geneva Agreement yang merupakan pelopor
lahirnya protokol KEDO (Korean Peninsula Energy
Development Organisation).
Segala usaha dan kebijakan AS yang dilakukan
pemerintahan Bill Clinton mengalami kemunduran setelah pada masa pemerintahan
Gorge W. Bush berkuasa dan terjadinya peristiwa serangan terrorist pada 11
September 2001 di AS membuat kebijakan luar negeri AS berubah dalam masalah
nuklir Korea Utara. Kebijakan AS melawan terrorisme (War Againts Terrorisme) dan mencap Korea Utara sebagai negara
sponsor terrorime, hal ini terbukti dengan peryataan Bush yang menyatakan bahwa
Korea Utara sebagai “Axis Of Evil” sama seperti Irak dan Iran.
Proses penyelesaian damai konflik Korea Utara mengalami kemunduran dan
berpeluang terhadap perang terbuka antara AS dan Korea Utara.
Cina merupakan merupakan salah satu kunci utama dari
penyelesaian konflik Korea Utara, kebijakan luar negeri yang dilakukan Cina terhadap
Korea Utara pada awalnya tetap pada prinsipnya mendukung Korea Utara, waulaupun
pasca perang dingin Cina mulai terbuka dan membangun hubungan baiknya dengan
negara-negara kapitalis dan AS, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa hubungan
Cina dengan Korea Utara terputus, hal ini terbukti dengan bantuan-bantuan
ekonomi dan pangan yang diberikan Cina kepada Korea Utara. Cina juga menjadi
mediator atas perundingan konflik Korea Utara dengan melakukan mediasi
pertemuan Six Party Talk yang
melibatkan enam negara yaitu Korea Utara, Cina, Korea Selatan, AS, Jepang dan
Rusia, tetapi segala usaha dilakukan Cina tidak berhasil karena Korea Utara
menarik diri dari perundingan tersebut karena Korea Utara mengangap bahwa
perundingan tersebut hanya menguntungkan pihak AS.
3.2.Peranan Negara-negara Asia Timur Dalam Penyelesaian
Konflik Korea Utara dan Korea Selatan
Dalam merespon konflik yang terjadi di semenanjung Korea, Jepang sebagai
negara tetangga yang berada dikawasan Asia Timur juga melakukan usaha-usaha
untuk menyelesaikan konflik yang terjadi, salah satu usaha yang dilakukan
Jepang untuk menyelesaikan konflik tersebut adalah dengan usaha diplomasi
Jepang terhadap Korea Utara yang diadakan pada 17 September 2002 untuk
menciptakan saling pengertian, saling percaya dalam masalah pertahanan dan
keamanan masing-masing negara yang dituangkan dalam deklarasi Pyongyang yang
bertujuan untuk :
1. Mengajak Korea Utara untuk bertindak
secara tegas sebagai anggota komunitas internasional yang peduli mengenai
isu-isu keamanan seperti misil dan senjata nuklir serta menyelesaikan dialog
antara Amerika Serikat, Korea Selatan dan negara-negara lainnya yang
berkeinginan untuk mengurangi ketegangan yang ada di semenanjung Korea.
2.
Isu penculikan merupakan masalah utama
yang secara langsung menyangkut kehidupan dan keamanan rakyat Jepang.
Menghadapi masalah ini Kim Jong II telah meminta maaf kepada PM Junichiro
Koizumi dan berjanji akan mencegah terjadinya hal seperti itu lagi dimasa yang
akan datang.
3.
Dalam keamanan, Kim Jong II
menginformasikan pentingnya mempromosikan dialog antara negara-negara yang
terlibat dan ia berjanji akan mematuhi perjanjian internasional yang
berhubungan dengan masalah nuklir Korea Utara[5].
Akan
tetapi niat baik Jepang tidak mendapat tanggapan dari Korea Utara karena
kedekatan Jepang terhadap AS, sehingga Korea Utara tidak menaggapi dengan
serius usaha-usaha yang dilakukan oleh Jepang.
Usaha-usaha reunifikasi juga dilakukan oleh
Korea Selatan terhadap Korea Utara pada
tanggal 15 Juni 2000 menadatangani deklarasi bersama (South-North Joint Declaration)
dengan keraja
sama di berbagai bidang, salah satu isi dari deklarasi tersebut antara lain
pertukaran keluarga-keluarga yang terpisah akibat konflik. Tetapi halini tidak
bertahan lama pada tanggal 29 Juni 2002 kedua Korea kembali mengalami bentrokan
perang antara angkatan laut Korea Utara dan angkatan laut Korea Selatan dilaut
kuning, dan Korea Selatan menghentikan bantuan pangan ke Korea Utara.
3.3.Dampak
Dari Konflik Korea Utara-Korea Selatan Terhadap Keamanan di Kawasan Asia Timur
Korea Utara mengangap
bahwa pengembangan senjata nuklir yang dilakukannya adalah untuk mempertahankan
kedalautannya serta ancaman keamanan dari negara lain terhadap negaranya, akan
tetapi negara-negara seperti Jepang terancam dengan pengembangan senjata nuklir
Korea Utara dan uji coba-uji coba yang dilakukan oleh Korea Utara, maka
negara-negara dikawasan seperti halnya Jepang dan juga Korea Selatan
meningkatkan kemampuan pertahanan keamanan dan militer mereka dengan melakukan
kerjasama militer mereka dengan AS untuk mencegah terjadinya perang terbuka
Bab. III.Kesimpulan
Konflik antara Korea Selatan dan Korea Utara pada awalnya merupakan konflik
ideologi yang muncul semenjak masa perjuang rakyat Korea menuju kemerdekaannya.
Dan pada pasca perang dunia-II Korea tebagi menjadi dua negara yang berlanan
ideologi, Korea Utara yang berideologi Komunis dan Korea Selatan yang
berideologi Kapitalis.
Setelah pasca perang dingin konflik yang semula pada ideologi berubah
menjadi konflik nuklir Korea Utara. Pada pasca perang dingin dan jatuhnya Uni
Soviet, maka AS menjadi satu-satunya negara super power di dunia, Korea Utara
merasa terancam dengan kehadiran AS sebagai super power Korea Utara berusaha
mengembangkan nuklir guna menghadapi ancaman-ancaman terhadapnya dirinya, juga
sebagai energy alternative. Krisis nuklir Korea Utara memuncak pada dekade 1990-an dimana segala usaha yang dilakukan
oleh AS dan Cina serta negara-negara dikawasan Asia Timur mengalami
kendala-kendala dan hambatan dalam proses penyelesaian nuklir Korea Utara
hingga Sekarang.
DATAR PUSTAKA
Buku
1. Yoon,
Yang Seung dan Mas’oed, Mohtar : “Masyarakat,
Politik dan Pemerintahan Korea : Sebuah Pengantar”. Gadjah Mada University
Press, 2003.
Internet
5.
“Chronology of U.S.-North Korean Nuclear and Missile
Diplomacy”. http://www.armscontrol.org/factsheets/dprkchron
[1] Choson adalah
nama dinasti kerajaan Korea yang menguasai Korea pada tahun 1392-1910 yang
dikenal dengan Choson dynasty/Yi dynasty.
[2] Cristine Locher,”The Conflict with North Korea/North Korea as a source Of Conflict”.
Hal.13. diakses pada tanggal 19 Maret 2012.
[3]
http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/132725-T%2027803-Dampak%20pengembangan-Analisis.pdf, hal. 66.diakses pada tanggal12April
2012
[4] http://perpustakaan.uns.ac.id/jurnal/upload_file/232-fullteks.doc,
diakses pada
tanggal 15Mei 2012.
[5] Dampak Pengembangan Nuklir Korea Utara
Terhadap Kompleksitas Keamanan Regional Asia Tmur, http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/132725-T%2027803-Dampak%20pengembangan-Analisis.pdf, diakses pada tanggal 15 Mei 2012
